Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Di Indonesia

Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Sesuai Peraturan Pemerintahan No.72 Tahun 2005 yang mengatur sistem pemerintahan desa , disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang  berwenang sebagai pengatur dan mengurus semua kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

Sistem Pemerintahan Desa
blog.humasbatubara.com

Desa merupakan bagian dari wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan. Akan tetapi desa bukan bawahan dari kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kota/kabupaten dan desa merupakan bagian perangkat dari daerah.

Beda dengan kelurahan, desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya secara luas. Namun dalam perkembangannya, status sebuah desa dapat berubah menjadi kelurahan.

Kewenangan Desa

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah disetujui berdasarkan hak asal-usul desa,

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota/kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,

3. Membantu tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten,

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Struktur Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang bertugas mengelola desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (meliputi Kepala desa dan Perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kepala Desa

Sistem Pemerintahan Desa
aktualid.wordpress.com

Kepala desa adalah sebutan dari pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 tahun, dan bisa diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan untuk berikutnya secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang sudah mendapatkan persetujuan oleh BPD.

Kepala desa yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia,

2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

3. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP sederajat,

5. Berusia minimal 25 tahun,

6. Penduduk desa setempat,

7. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa,

8. Tidak pernah dihukum pidana,

9. Tidak dicabut hak pilihnya,

10. Belum pernah menjabat menjadi kepada desa paling lama 10 tahun/2 kali masa jabatan,

11. Memenuhi syarat yang diatur Perda kota/kabupaten.

Perangkat Desa

Sistem Pemerintahan Desa Perangkat desa
kamusmerdeka.com

Perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangannya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu perangkat desa yaitu sekretaris desa, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kota/kabupaten atas nama Walikota/Bupati. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang sudah ditetapkan dengan keputsan kepala desa. Perangkat desa juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawarata Desa adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perwujudan demokrasi. Anggota dari BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara yang sah, yaitu musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari ketua Ruku Warga (RW), tokoh, pemuka agama, golongan yang memiliki profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali selama 1 kali masa jabatan selanjutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh diduduki oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. BPD memiliki fungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang  bisa dinilai menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang ada hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

  1. Pemdapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil dari kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan hasil gotong royong.
  2. Bagi hasil dari pajak daerah kota/kabupaten.
  3. Bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dalam menjalan urusan pemerintahan.
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan.
  6. Pinjaman desa.

APB desa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa dan BPD akan menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Lembaga Kemasyarakatan

Di desa terdapat lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan akan ditetapkan dengan peraturan desa.

Lembaga kemasyarakan memiliki fungsi yang salah satunya sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan. Hubungan pemerintahan desa dengan Lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Adminitrasi Pemerintahan Desa

1. Adminitrasi Umum

2. Adminitrasi Penduduk

3. Adminitrasi Keuangan

4. Adminitrasi Pembangunan

5. Adminitrasi yang meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan Buku Adminitrasi Permusyawaratan Desa

Kelurahan

Kelurahan merupakan bagian dari pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Berdasarkan latar belakang otonomi daerah di Indonesia, kelurahan dipimpin oleh seorang yang disebut Lurah.

Kelurahan merupakan bagian terkecil dari unit pemerintahan dan setingkat dengan desa. Kelurahan tidak memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih terbatas, berbeda dengan desa. Dalam perkembangannya, sebuah desa bisa ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Fungsi Kelurahan

a. Mengkoordinator jalannya pemerintahan

b. Membina masyarakat

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat

d.Membina ketenteraman dan ketertiban.

Lembaga pemerintahan kelurahan

1. Kepala kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut dengan lurah. Lurah diangkat dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat oleh bupati/wali kota atas usul dari camat.

Syarat-syarat Lurah:

a. Memiliki pangkat/golongan minimal penata (III atau C)

b. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun

c. Memiliki kemampuan teknis dalam bidang administrasi pemerintahan dan memahami kondisi sosial.

Kecamatan

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Sebuah kecamatan dipimpin oleh camat manusia yang memiliki tanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah.

Ada beberapa unsur yang tedapat dalam satu kecamatan, diantaranya yaitu Camat, Sekretaris kecamatan dan beberapa seksi dan beberapa unsur lainnya. Istilah “Kecamatan” di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam biasa disebut juga dengan “Sagoe Cut” sedangkan di Papua kecamatan disebut dengan istilah “Distrik”.

Tugas dan fungsi kecamatan di Indonesia sebagai berikut:

  1. Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan di dalam masyarakat.
  2. Sebagai badan yang menjaga penegakan peraturan perundangan.
  3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat melayani pemerintah.
  4. Membina pemerintah yang berada di tingkat desa atau kelurahan.
  5. Mengevaluasi pelayanan pemerintah yang berada di desa atau kelurahan.

 

 

Tinggalkan komentar